admin 
Bener Meriah | Barak1News.com
Konflik antara manusia dan gajah di lanskap Pesangan kini tidak lagi sekadar insiden sesekali. Dalam beberapa waktu terakhir, kemunculan gajah di kawasan perkebunan masyarakat semakin sering terjadi. Tanaman dirusak, pondok dan rumah kebun dihancurkan, bahkan aktivitas masyarakat di kebun kini diliputi rasa takut.
Bagi banyak petani, kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan kini tidak lagi terasa aman. Setiap hari mereka dihadapkan pada kemungkinan bertemu langsung dengan gajah liar yang masuk ke kawasan perkebunan.
Namun persoalan ini jauh lebih serius daripada sekadar kerusakan tanaman. Dalam beberapa tahun terakhir konflik manusia dan gajah di kawasan ini bahkan telah menelan korban jiwa. Masyarakat masih mengingat peristiwa tragis ketika seorang warga meninggal dunia setelah dipijak gajah saat beraktivitas di kebun. Di sisi lain, konflik yang sama juga merenggut nyawa satwa ketika seekor gajah ditemukan mati akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi yang dipasang untuk melindungi lahan masyarakat.
Peristiwa-peristiwa ini menjadi bukti bahwa konflik yang tidak dikelola dengan baik selalu berujung pada kerugian bagi kedua pihak—manusia dan satwa.
Di lanskap Peusangan sendiri terdapat sekitar 20.000 hektare kawasan penting bagi habitat dan jalur pergerakan gajah, yang berada dalam wilayah konsesi perusahaan kehutanan Tusam Hutani Lestari (THL). Pada saat yang sama, perubahan penggunaan lahan terus berlangsung, termasuk ekspansi berbagai komoditas perkebunan seperti sawit dan tanaman lainnya. Perubahan lanskap yang terjadi secara cepat ini perlahan mempersempit ruang hidup satwa liar dan memutus jalur pergerakan gajah. Ketika ruang hidup mereka terdesak, kebun masyarakat menjadi tempat paling dekat untuk mencari pakan.
Melihat intensitas konflik yang semakin meningkat, forum organisasi masyarakat sipil (CSO) lokal di lanskap Peusangan bersama berbagai pemangku kepentingan menggelar rapat koordinasi untuk membahas rencana strategis pengelolaan konservasi gajah di lanskap Peusangan. Pertemuan ini difasilitasi oleh World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI).
Ketua KOMATIGA, Jempa, menilai konflik yang terus berulang ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi semua pihak, khususnya pemerintah.
“Sekarang konflik sudah semakin sering. Tanaman rusak, rumah kebun juga banyak yang dihancurkan gajah. Ini tidak bisa lagi dianggap kejadian biasa. Kalau kita terus lalai dan abai, maka konflik seperti ini akan terus berulang dan masyarakat yang paling menderita,” ujarnya.
Menurut Jempa, masyarakat selama ini berada di garis depan menghadapi konflik tersebut, sementara penanganan yang lebih sistematis masih berjalan lambat.
“Persoalan ini tidak bisa dibebankan hanya kepada masyarakat. Namun Pemerintah, perusahaan yang memanfaatkan kawasan, dan NGO dan CSO lokal jg seharusnya dlm ini harus berperan aktif untuk memberikan kontribusi. Pengelolaan lanskap Peusangan harus dilakukan secara serius dan terarah,” tegasnya.
Melalui penyusunan Rencana Strategis Forum Koordinasi PECI 2026–2030, berbagai pihak mulai merumuskan langkah bersama, mulai dari penguatan mitigasi konflik manusia dan gajah, pengelolaan tata kelola lanskap Peusangan, hingga advokasi kebijakan perlindungan habitat gajah.
Jempa menegaskan bahwa situasi yang terjadi saat ini membutuhkan respon cepat dari pemerintah dan semua pihak yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut.
“Konflik ini nyata dan terjadi hampir setiap waktu di lapangan. Kalau tidak ada langkah cepat dan kebijakan yang jelas, maka konflik ini akan terus berulang. Karena itu perlindungan habitat dan jalur pergerakan gajah harus segera diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pengelolaan lanskap Peusangan lebih terarah dan tidak terus menimbulkan konflik,” tutup Jempa. ( ***).
