Barak-1 News.com|Labusel
Sebanyak lebih kurang 30 orang masyarakat Desa Mandalasena mendatangi Kantor desa Mandalasena kecamatan Silangkitang kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Kamis (27/10) sekira pukul 09.00 wib.
Masyarakat didampingi BPD Desa ingin mempertanyakan terkait dikeluarkannya SP (Surat Peringatan) 1 dan 2 oleh Pj Kepala Desa Mandalasena Muhammad Ichsan Hamid kepada perangkat Desa bahkan sudah ada yang sampai pada SP3 atau pemberhentian dan menurut salah seorang sumber mengatakan sudah 14 orang yang mendapatkan SP dalam tiga bulan terakhir.
Berdasarkan surat dari BPD masyarakat mempertanyakan prihal dikeluarkannya SP tersebut, apakah karena berdasarkan kinerja atau ada pesanan maupun tekanan dari pihak-pihak yang ingin dilaksanakannya pemberhentian perangkat desa tersebut.
Sebelumnya BPD telah menyurati Pj. Kepala Desa terkait akan datangnya masyarakat ke kantor desa untuk mempertanyakan hal-hal terkait persoalan SP tersebut, tapi masyarakat menyayangkan Pj. Kepala Desa tidak juga datang menjumpai masyarakatnya. Padahal masyarakat rela menunggu sampai pukul 11.30 wib.
Masyarakat sangat kecewa dengan tidak munculnya Pj. Kepala Desa menjumpai mereka. Salah satu masyarakat bahkan mengatakan seharusnya Pj. Kepala Desa yang di beri SP (Surat Peringatan). “Kami masyarakat sangat kecewa karena Pj. Kepala Desa tidak bisa kami jumpai. Kalau begini, Pj Kades saja yang kita kasih SP” ucap Rahmad Budiono.

Sementara salah seorang anggota BPD Desa Mandalasen Prayetno Amd mengatakan “ada indikasi Pj Kades menghindar menjumpai masyarakat. Hal ini yang sangat mengkhawatirkan karena bisa memperbesar bibit-bibit konflik sehingga berpeluang terjadinya konflik masyarakat. Ini betul-betul membuat situasi semakin panas karena kekecewaan masyarakat” ujarnya.
Berdasarkan pernyataan Prayetno, dapat dipastikan saat ini telah terjadi gesekan individu akibat dikeluarkannya SP oleh Pj Kades Mandalasena kepada 14 orang perangkat desa. Hal ini sangat bertentangan dengan program TNI-AD terkait pencegahan konflik sosial masyarakat yang dilaksanakan TNI-AD melalui BINKOM (Pembinaan Komunikasi) di seluruh Kodim se Indonesia. (A. Harahap)
