GMNI Bener Meriah Soroti Dugaan Keracunan MBG: Keselamatan Anak Jangan Kalah Oleh Target Program

Bener Meriah | Barak1News.com

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bener Meriah menyoroti serius dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa sekolah dasar setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bener Meriah pada 2 September 2026.

Sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengonsumsi makanan MBG.

” Ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut keselamatan anak-anak ” kata Mahdalena Anggota GMNI Cabang Kabupaten Bener Meriah

Selanjutnya Mahdalena menyampaikan bahwa kami mempertanyakan sejauh mana pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di Bener Meriah. Program ini tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi harus memastikan setiap makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, higienis, bergizi, dan layak konsumsi.

Karena itu, pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan korban. Investigasi menyeluruh harus segera dilakukan.

Periksa bahan baku, proses memasak, kebersihan dapur, kualitas air, penyimpanan, pengemasan, distribusi, waktu makanan sampai ke sekolah, hingga sampel makanan. Jika diperlukan, seluruh sampel harus diuji di laboratorium untuk memastikan penyebab kejadian secara objektif.

Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada pihak yang berlindung di balik nama besar program MBG.

GMNI tidak menyimpulkan bahwa program MBG gagal. Penyebab kejadian harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan dan profesional. Namun, jika investigasi nantinya menemukan adanya kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, atau kesalahan dalam pengelolaan makanan, maka harus ada tindakan tegas dan tidak boleh berhenti pada teguran administratif semata.

Jika dapur/SPPG terbukti lalai dan membahayakan keselamatan anak, GMNI mendesak agar operasional dapur tersebut dihentikan.

Lebih dari itu, jika kepala atau pengelola SPPG terbukti bertanggung jawab atas kelalaian tersebut, maka harus dicopot dari jabatannya dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Kami tidak ingin ada budaya saling lempar tanggung jawab.

Pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, dan pengelola SPPG harus berani mengambil tanggung jawab masing-masing. Keselamatan anak tidak boleh dikalahkan oleh target distribusi, kepentingan administratif, ataupun pencapaian angka program.

Orang tua juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka: apa yang terjadi, apa penyebabnya, bagaimana kondisi anak-anak yang terdampak, siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan kelalaian, dan apa langkah konkret pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang.

GMNI Cabang Bener Meriah menegaskan, kami mendukung program Makan Bergizi Gratis, tetapi kami tidak akan diam ketika pelaksanaannya menyangkut keselamatan anak-anak.

Dukungan terhadap MBG bukan berarti pemerintah bebas dari kritik.

Justru karena program ini menyangkut anak-anak dan menggunakan sumber daya negara, maka pengawasannya harus lebih ketat, pelaksanaannya harus lebih transparan, dan setiap kelalaian harus dipertanggungjawabkan.

Jangan tunggu ada korban lebih banyak baru bertindak.

Jika terbukti ada kelalaian, tutup dapurnya, , dan copot pihak yang bertanggung jawab.

” MBG harus menghadirkan gizi, bukan risiko. Memberi makan anak adalah tanggung jawab negara—memastikan makanan itu aman adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar “, tutup Mahdalena ( *** )

Redaksi.