admin 
Barak1news.com. Tanjungbalai.
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, S.H., menilai munculnya informasi hoaks dan fitnah yang menyerang Kapolri baru Jenderal Pol Suyudi Ario Seto merupakan upaya murahan untuk merusak citra Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi Barak1News.com, Selasa (06/10/2026) sekitar pukul 18.00 WIB melalui sambungan seluler dari Jakarta.
Haris meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terlebih jika diarahkan untuk membangun prasangka negatif terhadap pimpinan institusi negara.
“Hoaks dan fitnah terhadap Kapolri baru adalah fitnah murahan yang tidak boleh dibiarkan. Ini bukan sekadar persoalan menyerang pribadi Jenderal Suyudi, tetapi sudah masuk pada upaya mengganggu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujar Haris.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki pertimbangan matang dalam memilih dan menetapkan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Karena itu, pilihan tersebut harus dihormati dan diberi kesempatan untuk membuktikan kepemimpinannya dalam membawa Polri semakin dekat dengan masyarakat.
“Kita harus yakin bahwa pilihan Presiden Prabowo merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, kita harus memberikan dukungan kepada Kapolri baru untuk menjalankan tugasnya dan mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, tagline kepemimpinan Kapolri baru yang menekankan kedekatan dengan masyarakat harus diterjemahkan menjadi agenda nyata dalam membangun hubungan antara polisi dan masyarakat.
“Polri tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan Polisi yang profesional, humanis, responsif dan hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” ujarnya.
Di sisi lain, Haris mengingatkan derasnya penyebaran hoaks, fitnah, manipulasi informasi, dan narasi provokatif di ruang digital harus dilihat sebagai persoalan serius. Menurutnya, fenomena tersebut tidak lagi sekadar persoalan komunikasi, tetapi dapat berkembang menjadi perang kognitif (Cognitive Warfare).
“Hoaks yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan dapat membentuk persepsi seolah-olah semua institusi negara buruk. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra satu lembaga, tetapi kepercayaan publik terhadap negara,” tegas Haris.
Ia menambahkan, kritik dalam demokrasi itu penting, tetapi harus berdasarkan fakta, data, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak anti kritik. Kritik itu penting dalam demokrasi. Tetapi kritik berbeda dengan fitnah. Kalau ada persoalan terhadap Polri, sampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme yang tersedia, bukan dengan membangun kebohongan,” katanya.
Haris juga mendorong generasi muda dan pengguna media sosial agar menjadi bagian dari gerakan melawan disinformasi.
“Berikan kesempatan kepada Kapolri baru untuk bekerja. Kita kawal, kita kritik jika ada yang salah, tetapi jangan membangun opini berdasarkan fitnah dan hoaks,” pungkasnya.
Penulis: Sofyan Parinduri, BA. Koordinator Tanjungbalai-Rohil.
Redaktur: Addus Salam Siregar.
