Barak 1 News.com|Labuhanbatu
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Utara Periode 2021-2023 sukses gelar diskusi publik tingkat daerah dengan tema “Dari Perencanaan Sampai Pelaksanaan APBD di Kabupaten Labuhanbatu” pada Kamis (12/10) di 0Aula Universitas Labuhanbatu (ULB).
Diskusi Publik yang dihadiri oleh Abdul Rahman Ketua Umum Badko HMI Sumut,
Dalam sambutannya Ketua Umum Badko HMI Sumut yang akrab disapa Cak Dul tersebut menyampaikan bahwa sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan Sumatera Utara melek akan literasi, diskusi, aksi juga paham akan kondisi-kondisi pemerintah daerah, baik dalam hal pembangunan infrastruktur, kebijakan-kebijakan pemerintah dll.
Acara tersebut juga dihari Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D Rektor Universitas Labuhanbatu Sebagai Keynote Speaker, beliau menyampaikan dalam pandangan umum terhadap peserta diskusi bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Labuhanbatu Utara dan jauh Lebih Tinggi dibandingkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Kegiatan Diskusi Publik juga dihadiri oleh para narasumber yang sangat luar terdiri dari Yenni Chairiah Rambe Ketua Pengurus FITRA (Forum Indonesia Transparansi Anggaran) Sumut, perwakilan Bupati Labuhanbatu Drs. H. Sarimpunan Ritonga, M.Pd Asisten 1 Pemkab Labuhanbatu, Perwakilan Polres Labuhanbatu RD Naibaho, SH, Dr. Muhammad Yusuf Siregar. S.Hi., MH Dosen/Praktisi Hukum Labuhanbatu.
Seharusnya, kegiatan Diskusi Publik Badko HMI Sumut ini dihadiri oleh Ketua DPRD Labuhanbatu atau anggota Dprd lainnya, akan tetapi saat di konfirmasi oleh Imam Sudirman Ketua Bidang Demokrasi Politik dan Pemerintahan yang dalam hal ini sebagai koordinator diskusi publik menyampaikan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang menurut kami enggan untuk hadir dan menjadi narasumber, karena beberapa kali berkomunikasi dengan Adc Ketua DPRD Labuhanbatu beliau menyampaikan bahwa beliau berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkannya. Tidak diam disitu saja imam juga meminta disposisi Ketua DPRD Labuhanbatu kepada 44 Anggota DPRD Labuhanbatu, sangat disayangkan tidak ada 1 pun dari 44 Anggota DPRD yang hadir untuk menjadi Narasumber pada Kegiatan Diskusi Publik Kebijakan Publik Tingkat Daerah Badko HMI Sumut.
Kegiatan tersebut juga dihari kelompok Cipayung Labuhanbatu, Mahasiswa, dan NGO Kabupaten Labuhanbatu.
Selanjutnya, kegiatan yang digelar Badko HMI Sumut bukan hanya sekedar kegiatan ceremonial semata, Output dari kegiatan ini akan dirangkum dan direkomendasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam diskusi tersebut banyak masukan kepada pemerintah mengenai meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) salah satunya adalah digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, hal tersebut menjadi upaya efektif dan efisien dalam pelaksanaan dan praktek korupsi. Kemudian efisiensi lembaga dan pegawai kontrak atau pegawai honor karena lembaga yang gemuk dan beban pegawai yang banyak menimbulkan beban pada anggaran belanja.
Masukan dari peserta juga mewarnai dialog ini seperti memaksimalkan pajak sarang burung walet, mendorong kembali ikon kabupaten yaitu nanas pane, ikan terubuk sehingga mengundang masyarakat untuk mau membelanjakan uangnya. Mendorong pemerintah untuk kreatif dalam membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat dan mahasiswa dapat terpantik untuk lebih peduli dengan daerahnya, dan pemerintah tidak menutup diri atas informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan masyarakat ” tutup abdul (RP/Rel)
