Jadi Biang Macet, Regulasi Bajai Jadi Pertanyaan Besar di Kalangan Masyarakat Sekitar

# Tak Kantongi Ijin, Bajai Masih Beroperasi di Aspal Kota Makassar

Barak 1 News.com|MAKASSAR

Pemandangan iringan  bajai yang  kerap terlihat  di Makassar sebagai salah satu sarana transportasi umum kian hari semakin ramai.  Transportasi yang satu ini  dalam mengemudikannya bak kendaraan roda 4, padahal  kendaraan itu termasuk dalam kendaraan biasa atau bisa disamakan dengan roda 2. Hal ini dapat dilihat dari SIM pengemudi yang mengantongi SIM C.

Demikian penyampaian Kasubdit regident AKBP Restu Wijayanto, S.Ik di beberapa media beberapa waktu lalu bahwa pengemudi Bajai di wajib kan memakai Izin Mengemudi Sim (A) sebelum naik ketingkatan A Umum

”Kenapa diwajibkan memakai SIM golongan A, dikarenakan Bajaj masuk kategori mode transportasi menyerupai mobil, dan di STNK tertera Mobil Penumpang Roda Tiga. Karena digunakan untuk mengangkut penumpang atau dengan kata lain dikomersilkan, maka harus SIM golongan A Umum. Tetapi sebelum naik tingkatan dari A biasa ke A Umum, ada prosesnya lagi,“ jelas AKBP Restu.

lanjut AKBP Restu, Fenomena kota besar memaksa para penyedia aplikasi memutar otak mereka untuk menciptakan transportasi guna melayani masyarakat. Peran serta Pemerintah daerah, baik itu Pemprov dan Pemkot untuk menerbitkan regulasi yang sah, agar mode transportasi ini ada yang menaungi.

Simpang siur soal regulasi ini menjadi pertanyaan besar. Di konfirmasi keberadaan Bajai ini Dishub Makassar angkat bicara. Melalui Kabid Angkutan Dishub Kota Makassar, Dr. Jusman menjelaskan jika bajaj dimanfaatkan sebagai angkutan penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko Sektor Transportasi,” Kata Jusman Sabtu (17/6/2024)

Kabid bergelar Doktor ini membeberkan soal bajai. Bajai itu bisa mendapatkan dua izin wilayah operasional. Pertama sebagai izin angkutan sewa dan kedua sebagai izin angkutan sewa khusus. Jika operasionalnya tidak batasi wilayah administrasi, operasionalnya melintasi Kota dan atau Kabupaten dikategorikan angkutan sewa. Jika operasional nya wilayah operasionalnya dibatasi secara administrasi atau operasionalnya hanya dalam wilayah Kota atau dalam wilayah kabupaten maka hanya di kategorikan angkutan sewa khusus,

“Untuk mendapatkan izin operasional  sesuai batas administrasi tersebut harus secara kolektif  atas nama suatu lembaga yang telah berbadan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), Koperasi, BUMN atau BUMD dengan KBLI yang sesuai tentunya,” Katanya

Mengawali proses pendaftarannya  melalui aplikasi OSS (online single Submission). Sesuai Permintaan lembaga tersebut, akan ditentukan kewenangan lembaga yang akan melakukan kelayakan  berdasarkan wilayah operasionalnya. Baik Dinas Perhubungan Kota/kabupaten atau Dinas Perhubungan Provinsi akan melakukan verifikasi teknis dan survey kelayakan dan pemenuhan standar minimal (SPM) serta melakukan pengecekan standar keselamatan angkutan penumpang termasuk ketersediaan sistem tracking (GPS) dan ketersediaan aplikasi sistem pemesanan secara online .

Setelah lengkap Dinas Perhubungan akan mengeluarkan rekomendasi teknis yang diupload di aplikasi di OSS, jika verifikasi dan seluruh komponen perizinan lengkap, maka Walikota atau Bupati atau Gubernur akan menyetujui izin tersebut melalui kepala DPMPTSP. Selanjutnya dari OSS tersebut, akan menjadi rujukan kepolisian menerbitkan plat kendaraan yang sesuai aturan yang telah ditetapkan,” Imbuhnya.

Sedikit informasi bahwa untuk bajai di makassar belum ada regulasi yang mengatur soal angkutan karena belum ada uji kelayakan.

Hingga berita ini turun, Belum ada konfirmasi jelas dari Owner bajai soal ijin operasionalnya.(M. Arifin)