admin 
Barak-1 News.com|Aceh Singkil
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Aceh Singkil mengakui bahwa Dinas nya selama dua tahun terakhir minim kegiatan ke masyarakat akibat kendala anggaran.
“Kurangnya pelaksanaan sosialisasi atau kegiatan kepada masyarakat dua tahun terakhir ini disebabkan minimnya anggaran yang tersedia sehingga sosialisasi tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya”Kata Kepala DP3AP2KB Aceh Singkil,Hj. Rumadhan saat dikonfirmasi,Rabu (19/10) kemarin.
Dikatakan, minimnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disebabkan anggaran yang diterima selama ini tidak merata,”ini juga disebabkan karena dilakukannya refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir.
“Sementara sosialisasi stop, Padahal kegiatan Kampung KB harus gencar terus dilakukan sosialisasi ke masyarakat”.
Dijelaskan,selama ini kurangnya kegiatan di DP3AP2KB karena masalah anggaran. Baik kegiatan pengadaan seperti alat kontrasepsi yang semestinya didistribusikan ke Puskesmas dan klinik sudah dua tahun kosong.kemudian untuk fisik hanya yang kami dapat pembuatan parkir, itu pun saya minta fokir anggota DPRK ujar nya.
“Namun sekarang dengan diajukannya Pohon kinerja selama Penjabat Bupati, Marthunis sehingga bisa nampak SKPK dalam pemerataan sentuhan anggaran prioritas. Tidak seperti selama ini anggaran hanya terfokus kepada SKPK tertentu.insya Allah tahun depan mulai nampak”ucap Rumadahan.
Sementara itu, Dinas P3AP2KB sebelumnya juga sempat mendapat sorotan oleh media akibat terkesan tertutup pada setiap kegiatan terhadap media.
Katanya, P3AP2KB tidak ada tertutup, itu salah informasi. Mungkin karena saat pembukaan saya tidak hadir jawab nya tegas.
Kegiatan yang sedang dilaksanakan ini yakni Rumah Dataku, mestinya tetap melibatkan lintas sektoral, baik tekhnis dan bidangnya masing-masing. Seperti Kampung KB kita tetap ada perpanjangan tangan dan ada koordinatornya di desa.
“Jika tidak transparan kenapa kita mengundang Muspika juga, ini dimaksudkan agar semua program diketahui publik maupun masyarakat luas”ujar nya.
Seperti kegiatan kita ini, Pihaknya mengaku hanya sebatas memfasilitasi dalam Pendataan di Rumah Data Kependudukan, dan kita hanya sebagai fasilitator dan menyiapkan tempat. Semua penyelenggara dari Dinas Provinsi, terangnya.
Rumah data ini adalah milik masyarakat desa sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar memahami. Untuk Rumah Dataku berbeda dengan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
Petugas pendataan akan menghimpun data kerumah-rumah dan biaya ditanggung oleh Dinas Provinsi guna menghimpun data berapa jumlah penduduk sejahtera, penduduk miskin dan lainnya, semua bisa diakses dari desa nanti nya.
Secara terpisah, Sekretaris Lembaga Swadaya masyarakat lumbung informasi rakyat (LIRA) Aceh Singkil Alexander yang dikonfirmasi Wartawan Jumat (21/10), menuding Dinas DP3AP2KB tidak transparan.
Menurut nya kegiatan penyuluhan melalui Program KB yang bersumber dana DAK Non fisik pada tahun 2022, terkesan tertutup. Sebab peserta yang hadir banyak yang tidak sesuai dengan aturan dan terkesan dibatasi.
Apalagi tidak ada undangan resmi kepada kepala desa,namun hanya melalui lisan saja,
Sementara LIRA dan awak media yang hendak menemui Kepala Dinas tidak berhasil. Dan nomor handphone juga tidak diberikan oleh Kasi PLKB, yang terkesan menghindar sebut nya.(Zaelani Bako).
