Barak1news.com. Aceh Singkil.
Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, S.H.* menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.
Rakor berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (09/09/2026).
Rakor tersebut digelar untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Tim Monev Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ke Kabupaten Aceh Singkil.
Sebelumnya, Tim Monev bersama Bupati Aceh Singkil dan jajaran telah menggelar Rakor di Oproom Kantor Bupati Aceh Singkil pada Selasa (01/09/2026). Usai rakor, tim langsung turun ke lapangan meninjau sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana.
Lokasi yang ditinjau meliputi Abrasi di Pulo Sarok, Kecamatan Singkil; Jembatan putus akibat banjir di Jalan Provinsi Aceh, Suka Jaya, Kecamatan Kuala Baru; Tanggul penanganan banjir “Tanggul Raksasa” di Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah; serta Waduk Sianjo-anjo di Gunung Meriah.
Rakor dipimpin langsung oleh *Kepala Koordinator Wilayah Aceh II, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, S.H., M.H., didampingi Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, S.H. dan Walikota Subulussalam H. M. Rasyid Bancin.
Hadir juga perwakilan dari Bappenas RI, Kementerian PU, KKP, Kemendagri, Kementan, Kementerian UMKM, Kemenag, Kementerian ATR/BPN, Kemendikdasmen, DPRK Subulussalam, dan lainnya.
Brigjen Guslin menyampaikan, dalam rakor dibahas 12 poin untuk Subulussalam dan Aceh Singkil. Kesimpulannya, penanganan infrastruktur pascabencana masih memerlukan percepatan.
“Khususnya pembangunan sodetan atau kanal Oboh dan pengerukan Sungai Rundeng di Kota Subulussalam. Serta pembangunan 2 jembatan Bailey dan 1 jembatan Armco di Kabupaten Aceh Singkil yang berdampak langsung terhadap akses dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Guslin.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi dan kepastian anggaran antar-K/L dan Pemerintah Daerah.
“Terutama terkait program rehabilitasi dan rekonstruksi, revitalisasi tanggul, fasilitas pendidikan, serta kebutuhan lahan penampungan sedimen. Beberapa kegiatan masih terkendala keterlambatan informasi anggaran, proses administrasi pertanahan, dan koordinasi pelaksanaan di daerah,” ujarnya.
Pemulihan sektor ekonomi dan sosial juga menjadi perhatian. “Dari usulan 7.000 UMKM terdampak di Kabupaten Aceh Singkil, baru sekitar 2.700 UMKM yang terealisasi. Pendataan UMKM terdampak masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program revitalisasi,” terangnya.
Bupati Safriadi Oyon menyampaikan pokok-pokok pembahasan dari Kabupaten Aceh Singkil, yaitu percepatan penanganan infrastruktur dan fasilitas publik terdampak bencana.
“Termasuk pembahasan revitalisasi situs budaya oleh Kementerian Kebudayaan. Untuk Aceh Singkil ada 16 kegiatan. Revitalisasi Makam Syekh Abdurauf Al-Singkili kami usulkan penambahan anggaran dari alokasi awal Rp25 juta, mengingat situs tersebut merupakan cagar budaya dengan tingkat kerusakan cukup berat,” kata Bupati.
Bupati juga menyoroti penyediaan air baku untuk 1.100 KK, penanganan banjir di wilayah muara sungai, dan kebutuhan lahan penampungan sedimen hasil pengerukan sungai.
Permasalahan mendesak lainnya adalah belum terbangunnya 2 jembatan Bailey dan 1 jembatan Armco. “Jembatan Bailey sudah tersedia di Kantor Danramil, namun belum dipasang. Ini berdampak pada mobilitas petani sawit mengangkut hasil panen,” ujarnya.
Untuk sektor pendidikan, Kemendikdasmen mendukung revitalisasi sarana pendidikan di Aceh Singkil sebesar Rp5 miliar untuk 2 sekolah yang kini sudah memasuki tahap perancangan.
“Revitalisasi UMKM terdampak bencana di Aceh Singkil juga belum optimal. Dari total usulan 7.000 UMKM, sebagian sudah terealisasi. Mudah-mudahan dengan rakor ini semua dapat direalisasikan,” tutup Bupati.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah diminta mempercepat koordinasi, verifikasi kebutuhan, dan penyelarasan a
