admin 
DR. Hasan Basri, MA
Banda Aceh | Barak1News.com
Sesungguhnya kekuasaan itu hanyalah milik Allah dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Kemudian Allah akan mencabut kekuasaan itu dari siapa saja yang dikehendaki-Nya pula, baik secara mulia maupun terhina.
Politik pada hakikatnya bukan sesuatu yang kotor. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia ketika mereka mengatur kepentingan bersama, mengambil keputusan, dan menentukan arah kehidupan masyarakat. Yang membuat politik kehilangan martabat bukanlah politik itu sendiri, melainkan cara manusia menggunakan kekuasaan.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah. Jabatan bukan kemuliaan yang harus dikejar dengan segala cara, melainkan tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, politik yang bermartabat harus dibangun di atas kejujuran, keadilan, amanah, musyawarah, penghormatan terhadap manusia, dan kesediaan menerima perbedaan.
1. Kekuasaan adalah Amanah
Allah SWT berfirman:
> “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”
(QS. al-Nisā’ [4]: 58)
Ayat ini memberikan dua prinsip penting dalam kehidupan politik: amanah dan keadilan.
Pemimpin yang memperoleh kekuasaan sesungguhnya menerima amanah dari masyarakat. Karena itu, jabatan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau orang-orang yang hanya berada di lingkaran kekuasaan.
Politik bermartabat bertanya bukan hanya, “Bagaimana mendapatkan kekuasaan?”, tetapi juga, “Untuk apa kekuasaan itu digunakan?”
2. Jangan Menjadikan Jabatan sebagai Tujuan Hidup
Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat yang sangat penting kepada Abdurrahman bin Samurah:
> “Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan. Jika engkau diberi jabatan karena memintanya, engkau akan diserahkan kepadanya (tanpa pertolongan Allah); tetapi jika engkau diberi jabatan tanpa memintanya, engkau akan dibantu dalam menjalankannya.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini tidak berarti bahwa seseorang sama sekali tidak boleh berpartisipasi dalam pemerintahan atau kepemimpinan. Pesan utamanya adalah jangan menjadikan kekuasaan sebagai ambisi pribadi yang menghalalkan segala cara.
Politik yang sehat membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas untuk mengabdi. Tetapi ketika jabatan berubah menjadi tujuan utama, berbagai cara dapat dianggap halal: menjilat atasan, menjatuhkan lawan, menyebarkan fitnah, membeli dukungan, bahkan mengorbankan prinsip.
3. Politik Harus Berdiri di Atas Keadilan
Allah berfirman:
> “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”
(QS. al-Mā’idah [5]: 8)
Ayat ini sangat relevan dalam politik.
Sering kali seseorang mudah berbicara tentang keadilan ketika berada di pihak yang dirugikan. Tetapi ujian sesungguhnya muncul ketika ia berada di pihak yang memiliki kekuasaan.
Keadilan bukan hanya membela kawan, tetapi juga memberikan hak kepada orang yang berbeda dengan kita.
Karena itu, etika politik menuntut seseorang tidak menggunakan standar ganda: keras terhadap kesalahan lawan tetapi lunak terhadap kesalahan kelompok sendiri.
4. Jangan Menghina dan Merendahkan Lawan Politik
Perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar adalah ketika perbedaan pilihan berubah menjadi permusuhan.
Al-Qur’an mengingatkan:
> “Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok.”
(QS. al-Hujurāt [49]: 11)
Ayat ini memberikan pelajaran penting: jangan merasa diri paling benar dan paling mulia hanya karena berbeda posisi politik.
Demokrasi membutuhkan perbedaan. Tetapi perbedaan tidak harus melahirkan penghinaan.
Kita boleh berbeda pilihan tanpa kehilangan persaudaraan. Kita boleh mengkritik kebijakan tanpa menghancurkan kehormatan pribadi. Kita boleh tidak setuju tanpa menyebarkan kebencian.
5. Politik Tidak Boleh Dibangun di Atas Kebohongan
Rasulullah SAW bersabda:
> “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami.”
(HR. Muslim)
Dalam konteks politik modern, prinsip ini memiliki makna yang luas.
Berita palsu, manipulasi informasi, fitnah, propaganda yang menyesatkan, dan penyebaran tuduhan tanpa bukti dapat merusak kehidupan publik. Teknologi digital bahkan membuat sebuah kebohongan dapat menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi.
Karena itu, politik bermartabat membutuhkan kejujuran informasi.
Sebelum membagikan berita tentang seorang tokoh atau kelompok, seorang Muslim seharusnya bertanya:
Apakah berita ini benar? Apakah sumbernya jelas? Apakah saya sedang menyampaikan fakta atau hanya memperbesar prasangka?
Al-Qur’an telah mengajarkan prinsip tabayyun:
> “Maka telitilah kebenarannya.”
(QS. al-Hujurāt [49]: 6)
6. Musyawarah, Bukan Pemaksaan
Islam juga memberikan prinsip syūrā atau musyawarah:
> “Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”
(QS. al-Syūrā [42]: 38)
Musyawarah mengajarkan bahwa kepentingan bersama tidak semestinya ditentukan hanya oleh kehendak satu orang.
Pemimpin yang bermartabat tidak takut mendengar kritik. Ia tidak menganggap kritik sebagai ancaman terhadap harga dirinya. Sebaliknya, kritik dapat menjadi alat untuk memperbaiki kebijakan.
Kekuasaan yang sehat tidak hanya memiliki telinga untuk mendengar pujian, tetapi juga keberanian untuk mendengar kritik.
7. Pemimpin Harus Melayani, Bukan Dilayani
Rasulullah SAW bersabda:
> “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini mengubah cara kita memandang kepemimpinan.
Pemimpin bukan sekadar orang yang memiliki fasilitas, pengaruh, protokoler, dan kekuasaan. Pemimpin adalah orang yang memikul tanggung jawab.
Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya berapa lama ia memegang jabatan, tetapi berapa banyak kemaslahatan yang lahir dari kepemimpinannya.
8. Politik yang Bermartabat Tidak Menghalalkan Segala Cara
Dalam kehidupan politik, kompetisi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Orang dapat berbeda visi, program, partai, dan pilihan.
Namun kompetisi tidak boleh menghapus moral.
Mengejar kekuasaan dengan cara-cara yang merusak kehormatan manusia pada akhirnya akan menghasilkan politik yang kehilangan jiwa. Jabatan mungkin diperoleh, tetapi kepercayaan masyarakat dapat hilang.
Karena itu, politik membutuhkan sebuah prinsip sederhana:
> Tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang buruk.
Kemenangan politik bukan alasan untuk melakukan fitnah. Kekalahan bukan alasan untuk melakukan kebencian. Kekuasaan bukan alasan untuk berlaku sewenang-wenang.
9. Ukuran Kemuliaan Bukan Jabatan
Al-Qur’an memberikan ukuran kemuliaan manusia yang berbeda dari ukuran politik:
> “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.”
(QS. al-Hujurāt [49]: 13)
Jabatan adalah sesuatu yang sementara. Kekuasaan datang dan pergi. Popularitas dapat naik dan turun. Tetapi nilai moral seseorang jauh lebih panjang daripada masa jabatannya.
Karena itu, jangan sampai seseorang memperoleh kedudukan tinggi tetapi kehilangan harga diri. Jangan sampai seseorang mendapatkan kekuasaan tetapi kehilangan kejujuran.
Lebih baik memiliki jabatan yang terbatas tetapi menjaga kehormatan, daripada memiliki kekuasaan yang besar tetapi kehilangan amanah.
Penutup: Politik yang Menghidupkan Martabat
Etika politik bermartabat pada akhirnya bukan sekadar persoalan aturan hukum. Ia adalah persoalan karakter manusia.
Politik akan menjadi bermartabat apabila orang-orang yang berada di dalamnya menjadikan kekuasaan sebagai amanah, jabatan sebagai tanggung jawab, perbedaan sebagai keniscayaan, kritik sebagai bahan perbaikan, dan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani.
Sebaliknya, politik akan kehilangan martabat apabila kekuasaan menjadi tujuan pribadi, lawan dianggap musuh, kebohongan dianggap strategi, dan jabatan dijadikan sarana memperkaya diri atau kelompok.
Maka politik dalam perspektif moral Islam seharusnya membawa manusia semakin dekat kepada keadilan, kemaslahatan dan kemanusiaan.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting seorang politisi bukanlah:
“Seberapa tinggi jabatan yang berhasil saya raih?”
Tetapi:
“Seberapa banyak amanah yang telah saya tunaikan?”
Sebab kekuasaan mungkin membuat seseorang dikenal banyak orang, tetapi integritaslah yang menentukan bagaimana ia dikenang manusia dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap jejak langkah dicatat dalam catatan amal dan semuanya akan diperlihatkan kepada pelakunya. ( ***)
