admin 
Barak1News.com|Redelong
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Bener Meriah minta pada DPRK Bener Meriah agar dapat menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Aceh untuk melakukan audit dana bansos yang bersumber dari DID sebesar Rp 8.907.104.000.00 dan DTU sebesar Rp 2.232.727.578.OO tahun 2022 di Bener Meriah untuk program Perlindungan Sosial dan Pengendalian Inflasi .
Demikian disampaikan Ketua GMNI BM Afrian Toga dalam audiensinya yang sekaligus menyampaikan surat pada Ketua DPRK BM yang diterima oleh Wakil Ketua DPRK BM Tgk.Husnul Ilmi dan Anggota DPRK BM lainnya ( 28/5) di gedung DPRK BM.
” Kami mendesak DPRK Bener Meriah agar dapat menghadirkan BPKP Aceh untuk melakukan audit terhadap perkara bansos tahun 2022 di Bener Meriah yang saat ini dalam proses penyelidikan di Kejari Bener Meriah atas laporan masyarakat pada Kejaksaan Tinggi Aceh ” kata Ketua GMNI BM Afrian Toga dalam audiensi dengan DPRK Bener Meriah tersebut.
Wakil Ketua DPRK BM Tgk Husnul Ilmi mewakili Ketua DPRK BM yang sedang bertugas ke Jakarta dalam pertemuan dengan GMNI itu mengatakan bahwa permintaan aspirasi tersebut akan ditindak-lanjuti dan dibahas bersama pimpinan DPRK BM.
Perkara bansos itu yang saat ini dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Bener Meriah beberapa waktu yang lalu telah minta pada Inspektorat Bener Meriah agar melakukan audit investigasi atas kasus bansos BM tahun 2022 ini. (SZ)
