admin 
Barak1News.com|Redelong
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Bener Meriah mendesak DPRK setempat agar dapat menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Aceh, guna melakukan audit dana bansos yang bersumber dari DID sebesar Rp 8.907.104.000.00 dan DTU sebesar Rp 2.232.727.578.OO tahun 2022 di Bener Meriah untuk program Perlindungan Sosial dan Pengendalian Inflasi .
Ketua GMNI Bener Meriah Afrian Toga menyatakan pihaknya telah melakukan audiensi sekaligus memberikan surat kepada Ketua DPRK BM yang diterima oleh Wakil Ketua DPRK BM Tgk.Husnul Ilmi dan hadir beberapa Anggota DPRK Bener Meriah, pada ( 28/5) yang lalu di gedung DPRK BM.
” Kami mendesak DPRK Bener Meriah agar dapat menghadirkan BPKP Aceh untuk melakukan audit terhadap perkara bansos tahun 2022 di Bener Meriah yang saat ini dalam proses penyelidikan di Kejari Bener Meriah atas laporan masyarakat pada Kejaksaan Tinggi Aceh ” Jelas Afrian Toga.
Dikatakan, Toga, pihaknya sudah melakukan langkah- langkah, terkait Bantuan Sosial ini, termasuk melakukan Unjuk rasa Damai ke pihak kejaksaan Negeri Redelong.
Selanjutnya , pihak kita mendesak pihak DPRK Bener Meriah dalam hal ini pertemuan diwakili oleh Wakil Pimpinan DPRK Yg. Husnul Ilmi, yang intinya mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk menyurati BPKP Aceh, untuk hadir ke Bener Meriah, tentunya dengan anggota dewan yang lainnya setelah berkoordinasi dengan ketua, kata Toga, dengan menirukan ucapan tgk. Husnul Ilmi.
Namun, pada hari ini, senin (3/6/2024) pihak kami meminta surat DPRK tersebut, tetapi pihak DPRK tgl Husnul berada diluar daerah, terangnya.
Sementara itu, Wakil Pimpinan DPRK Husnul Ilmi, menyatakan soal surat itu, sudah dikoordinasikannya dengan ketua, hubungi aja ketua, terangnya? dalam pesan singkatnya.
Sedangkan, ketua DPRK M Saleh, saat di tanyai via whatsapp tentang surat tersebut, tidak menjawab, terangnya. (SZ)
