admin 
BARAK 1 NEWS.COM | ACEH SINGKIL
LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) Aceh mempertanyakan sejauh mana upaya serius maupun komitmen Pemerintah Propinsi Aceh dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Aceh.
Release data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik ( BPS ) tahun 2022 Menggambarkan betapa memilukan kondisi Aceh.
“Aceh saat ini masuk dalam kategori sebagai daerah termiskin di Pulau Sumatra dengan jumlah orang miskin sebanyak yaitu 806,820” Kata Iswandi, Ketua LMND, Jumat (13/1).
Bukan hanya kemiskinan yang menjadi tantangan Pemerintahan, Masih banyak persoalan yang seharus nya menjadi Fokus penyelesaian , persoalan ini tentunya yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat serta menjadi harapan hidup orang banyak tegas Iswandi.
Dia pun menekankan empat poin yang mendesak untuk segera di selesaikan oleh Pemerintah Aceh seperti persoalan Pendidikan,Kesehatan,Kemiskinan dan Watak Birokrasi yang korup.
Lanjut nya angka 806,820 merupakan angka sangat besar,ia pun menilai Pemerintah ikut memelihara dan mempertahankan kemiskinan dengan beberapa kemungkinan Serupa jadi bahan jualan politik lima tahunan.
Dan menciptakan program-program yang tidak berfaedah untuk membangkitkan kesejahteraan rakyat urai nya.
Iswandi juga menyoroti pesoalan kesehatan, dimana beberapa rumah sakit di Aceh yang seharusnya menjadikan tempat yang terjaga dengan baik malah menjadi ruang
perbudakan modern.
“Salah satu kasus yang di Advokasi LMND yang terjadi di RS Cut Mutia terkait pihak Rumah Sakit yang lalai dalam membayar jerih tenaga kesehatan”.
Dunia pendikan tambah nya ternyata lebih mengenaskan lagi,menurutnya Pendidikan harusnya ruang untuk memanusiakan manusia dan yang sangat di prioritaskan dalam setiap tempat bahkan negara manapun, namun masih banyak terjadi masalah dan tidak pernah terselesaikan.
Khusus nya Aceh, ada beberapa kasus di bidang pendidikan yang menjadi perhatian publik diantaranya Kasus Westafel, kasus korupsi beasiswa dan banyak kasus kecil lain nya yang harus menjadi perhatian khusus APH.
Persoalan yang seolah tidak bisa lagi di perbaiki adalah watak birokrasi yang korup. Menurut Wandi berkaitan dengan KKN indikasi nya sangat di terpelihara di Aceh dengan metode mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Harapan nya kita dapat bersama – sama menyelesaikan persoalan ini dengan berbekal pengalaman dan semangat perubahan yang kita miliki untuk menatap Aceh yang lebih bermartabat kedepan ujar nya.
Maka dalam hal ini LMND Merekomendasikan beberapa resolusi untuk penyelesaian yang dalam pandangan LMND Harus segera di selesaikan diantaranya,
Tuntaskan kemiskinan di Aceh dengan menciptakan lapangan ekonomi produktif di setiap desa Serta melibatkan Pemuda untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam berbagai sektor terutama dalam sektor eksplorasi dan eksploitasi SDA, kemudian
Selesaikan masalah yang terjadi di beberapa rumah sakit umum yang ada di Aceh berkaitan dengan pelayanan dan insentif Tenaga Kesehatan sebagaimana perjanjian kontrak kerja lantas,
Wujudkan pendidikan gratis,ilmiah dan demokratis, dan stop komersialisasi pendidikan di aceh dan
Segera reformasi birokrasi Pemerintahan Aceh tutup Iswandi. (Zaelani Bako).
