Masyarakat 22 Desa kembali desak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil l segera tetapkan tersangka Korupsi PSR pada tubuh Koperasi KPPB.

Barak 1 News.com|Aceh Singkil

Masyarakat 22 Desa kembali mendesak Kepala Kejaksaan Negeri(kejari)Aceh Singkil menetapkan tersangka dugaan kasus korupsi peremajaan sawit rakyat(PSR) di Kabupaten Aceh Singkil program tahun 2018 – 2020. dengan total anggaran 7 milyar lebih yang kelola oleh koperasi produksi perjuangan(KPPB). 

“Kami masyarakat awam saja, memahami ada permasalahan terkait PSR ini dimana sama-sama kita ketahui juknis pelaksanaan PSR ini tertuang dalam Permentan nomor 15 Tahun 2020 tanggal 20 mei 2020 tentang perubahan kedua atas Permentan Nomor 7 tahun 2019, Kepdirjenbun Nomor 208/kpts/KB.120/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang pedoman teknis peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit dan kep dirjenbun Nomor, 202/kpts/KB.120/6/2020 tanggal 05 juni 2020.”kata Syafar Tanjung.

lebih lanjut Syafar menjelaskan, Dalam pasal 43 ayat 1 s/d ayat 6 jelas disebutkan secara rinci siapa dan bagaimana bisa mengajukan program PSR.

“Sebagaimana yang kami ketahui, Lahan peremajaan sawit yang dikerjakan itu ialah lahan hasil kompensasi konflik masyarakat 22 desa dengan PT. Nafasindo yang tertuang dalam berita acara bersama pada tanggal 16 Juni tahun 2016, sehingga secara dasar alas hak sangat jelas ada pemalsuan data didalam kelengkapan pengajuan oleh KPPB.

Soal awal muasal lahan ini pihak Dinas perkebunan sudah pasti mengetahuinya, karna dinas juga ikut memfasilitasi penyelesaian konflik ini sebelumnya” jelasnya.

Karna sudah jelas asal muasal lahan ini, maka jelas disini ada kerjasama yang tersusun rapi dan sistematis antara para pihak dalam mengajukan dana ini sehingga bisa mereka kelola secara bersama-sama termasuk nama-nama alas hak palsu yang digunakan sebagai dasar pengajuan dokumen kelengkapan oleh KPPB.

Syafar tanjung mengatakan, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, harus segera mengungkap kasus ini dan kami menduga dalam kasus ini juga masuk dalam unsur Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU), ini bukan hanya melibatkan KPPB dan Dinas saja, tetapi diluar itu pasti ada oknum yang terlibat dan tidak menutup kemungkinan dari unsur petinggi pada Pemerintah Aceh Singkil sendiri.

Syafar menegaskan, kejaksaan silahkan lakukan penyitaan terhadap barang bukti lahan yang dikelola oleh KPPB saat ini karna jelas-jelas memberikan efek negatif dan kerugian bagi masyarakat selaku anggota

Tidak perlu ragu dan takut pak Kajari Aceh Singkil masyarakat aceh singkil mendukung anda dalam menegakkan keadilan di negeri Syek Abdurrauf ini.

Tidak perlu lah kami masyarakat 22 desa bertamu ke kantor bapak” tutupnya (red)