Barak1news.com. Jakarta.
Suhu politik nasional mulai memanas. Para tokoh lintas partai mulai bergerak. Di tengah itu, masyarakat sangat berharap akan lahir pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H, M.H, Pakar Hukum Internasional, Ekonom, dan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), saat menjawab pertanyaan sejumlah Pemimpin Redaksi media cetak dan online dalam dan luar negeri di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Senin (14/09/2026) via telepon seluler.
Menurut Prof. Sutan, tidak pekanya pemangku kekuasaan saat ini bukan sekadar isu. Reaksi memanasnya politik menjelang Pemilu 2029 sudah dimulai sejak pertengahan 2026.
“Bahkan tidak malu-malu lagi dalam rapat internal menyampaikan rencana menggulingkan presiden yang saat ini memimpin secara terbuka. Membuat panas hati para pendukungnya, kemudian saling mengancam melalui telegram politik,” ujarnya.
Ia mengingatkan rakyat kecil agar hati-hati dan tidak terpancing atau terbawa arus.
Aduan dari masyarakat tentang kesulitan di semua bidang usaha dan kehidupan, dinilainya sebagai dampak dari tidak cerdasnya para pemegang perahu NKRI. Hal ini menjadi perhatian para pakar dan guru besar ilmu hukum.
Prof. Sutan menyoroti fenomena pintu pendopo elit partai yang mulai dibuka lebar-lebar dengan atraksi baru berupa istilah sowan ke rumah pengantin calon presiden 2029, lalu dipertontonkan kepada rakyat yang sedang susah.
“Setiap rumah para pengantin calon presiden di 2029 sudah bagi-bagi janji dan gelar peta politik. Suara sunyi di dalamnya tetap saja terbawa angin sehingga ratusan juta telinga di Nusantara ini terkejut dan kecewa. Siapa yang memikirkan nasib rakyat susah di negeri ini?” ungkapnya.
Ia juga menyaksikan aksi massa demo damai yang meminta kebijakan sederhana justru sulit dikabulkan. Mahalnya sembako menginjak perut orang kecil yang semakin terlilit hutang hanya untuk bisa makan sepiring nasi hari ini.
“Apakah ini dampak dari mahalnya ongkos politik sehingga untuk bisa bertahan hidup saja masyarakat kecil sangat sulit?” tanyanya.
*Birokrasi Licin dan Pajak Mencekik*
Beban berat dipukulkan ke pundak orang kecil dengan akrobat politik kejam dan cara-cara licik di balik pintu birokrasi yang semakin menjelimet.
“Harus berani bayar uang pelicin ke banyak oknum dinas yang berhubungan dengan kepentingan online di pusat dan daerah. Sehingga banyak yang mandek perizinan untuk membuat izin usaha atau pindah alamat karena mahar pelicin harus disetor. Maka tercipta kebangkrutan di mana-mana,” tegas Prof. Sutan.
Kasak-kusuk di masing-masing kepala daerah lain lagi kebijakannya untuk mendapatkan KAS daerah. Dari merampas motor orang miskin yang tidak mampu bayar pajak, hingga mengincar pedagang warung kecil agar wajib bayar pajak daerah. Padahal untuk bayar kontrakan atau listrik saja terpaksa berhutang ke Bank Emok (Bank Keliling).
Ia juga menyoroti carut-marut data Desil 9 (golongan berpenghasilan besar) yang menyasar tukang becak, kuli pacul, lansia jompo, hingga tukang pulung.
“Kok alasan pendataan selalu tidak akurat dijadikan alasan. Padahal selalu ada sensus penduduk dan sensus ekonomi. Mungkin data yang sebenarnya tak pernah sampai ke meja para pemimpin,” ujarnya heran.
Puncaknya, ketika keluhan rakyat kecil dituliskan dan hendak disampaikan ke Istana Negara, jalannya terhalang.
“Ketika keluhan dari rakyat kecil dituliskan dan hendak disampaikan ke istana negara, ubinnya sangat licin oleh liur para penjilat dan tidak boleh kertas dari rakyat ini sampai di meja yang punya kekuasaan,” sindir Prof. Sutan.
Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tetap berdoa.
“Berdoalah kepada Tuhan yang tidak pernah tidur dan lantainya tidak pernah licin, sehingga doa dari rakyat pasti diterima dan diijabah,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H, M.H, Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum PAMID (Association Of Young
