Proyek Revitalisasi Pustu Karang Sari Simalungun Bermasalah, Alamat Kantor Diduga Fiktif dan Diprotes Warg
admin
2 min read
Barak1News.com. Simalungun.
Proyek Revitalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) Karang Sari di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun menuai sorotan tajam dari masyarakat. Selain pengerjaannya yang dikeluhkan warga karena dinilai bermasalah, kantor pihak penyedia jasa yang tertera di papan informasi proyek diduga kuat fiktif dan tidak ditemukan di lapangan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, proyek yang menggunakan dana publik (DAU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp199.414.000 ini dikerjakan oleh CV Berkat Polbin dengan Direktur bernama Ria Asrini Simbolon.
Namun saat sejumlah warga dan awak media mencoba menelusuri alamat kantor kontraktor yang tertera di papan proyek yakni di Jalan Siatas Barita No. 8, Kota Pematangsiantar, kantor perusahaan tersebut sama sekali tidak ditemukan.
“Kami sudah datangi dan cari sesuai alamat resmi yang ditulis di papan proyek itu tapi lokasinya kosong dan warga setempat tidak pernah tahu ada kantor CV tersebut di sana. Ini kan aneh, proyek pemerintah kok kontraktornya seperti hantu,” ujar warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media pada Kamis tanggal 8 Oktober 2026.
Ketidakjelasan domisili pemborong ini memperkuat kecurigaan warga terkait kualitas pengerjaan proyek yang dinilai asal-asalan. Beberapa warga mengeluhkan dampak pembangunan yang mengganggu kenyamanan dan mendesak pihak Dinas Kesehatan Simalungun selaku pemilik proyek untuk bertanggung jawab.
Warga menyayangkan lemahnya pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Kasus ini diduga kuat menjadi modus “pinjam bendera” atau manipulasi administrasi demi memenangkan tender tanpa memiliki legalitas kantor yang jelas.
Hingga berita ini dinaikkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun maupun Direktur CV Berkat Polbin belum memberikan keterangan resmi terkait alamat yang belum ditemukan serta keluhan warga atas pengerjaan Revitalisasi Pustu Karang Sari tersebut.
Warga meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan memeriksa indikasi kerugian negara.
Penulis: Amister D. Silalahi, S.E.
Redaktur: Abdus Salam Siregar.
