Dorong Keterwakilan Daerah, Lintas Elemen Aceh Singkil Sepakat Audiensi ke KIP Terkait Penataan Dapil DPRA

Barak1news.com  –

ACEH SINGKIL – Menindaklanjuti hasil diskusi publik yang digelar oleh Forum Independen Peduli Aceh Singkil pada Jumat (22/5/2026) lalu di Kecamatan Gunung Meriah, berbagai elemen masyarakat sepakat untuk melakukan audiensi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil. Langkah strategis ini diambil guna menyampaikan aspirasi terkait usulan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk Pemilu 2029.

Perwakilan forum, Budi Hendrawan, mengungkapkan bahwa mayoritas peserta diskusi menginginkan adanya penataan dapil tersendiri yang mencakup wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Harapannya, usulan ini dapat dikawal oleh KIP Aceh Singkil untuk kemudian diteruskan ke KPU RI melalui KIP Provinsi Aceh saat tahapan penataan dapil resmi dimulai.

“Hal ini dilakukan mengingat syarat-syarat secara aturan sudah mencukupi bagi kita untuk terpisah (menjadi dapil sendiri). Dengan begitu, keterwakilan dan suara dari daerah ini di DPRA kelak dapat menjadi lebih kuat,” ujar Budi Hendrawan saat memberikan keterangan kepada media, Kamis (28/5/2026).

Budi menambahkan, pihak panitia saat ini telah menyusun berkas rekomendasi secara rapi untuk diserahkan ke KIP. Komunikasi awal dengan Ketua dan Anggota KIP Aceh Singkil terkait rencana penyerahan rekomendasi tersebut juga sudah berjalan dan mendapat respon yang sangat positif.

“Alhamdulillah, kami sudah berkomunikasi dengan Ketua KIP Aceh Singkil bersama anggota. Mereka menyahuti dengan positif dan menyatakan siap dengan senang hati menerima kedatangan peserta diskusi. Secepatnya kita akan menggelar audiensi resmi,” lanjutnya.

Melalui audiensi nanti, forum juga akan meminta arahan lebih lanjut dari KIP mengenai langkah berikutnya. Apakah usulan ini bisa langsung masuk ke tahapan Uji Publik sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU), atau ada mekanisme lain yang harus dilalui.

Tingginya antusiasme dan kekompakan dari berbagai elemen untuk mengawal isu ini mendapat apresiasi besar dari Budi. Rencananya, delegasi yang akan hadir dalam audiensi tersebut akan merepresentasikan keterwakilan masyarakat secara luas.

“Kami menyepakati unsur-unsur yang akan hadir secara kompak, mulai dari Ulama, perwakilan partai politik (parpol), panitia diskusi, tokoh masyarakat, pemuda, hingga aktivis. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengawal demokrasi dengan mengedepankan aspek keterwakilan yang adil bagi Aceh Singkil dan Subulussalam di masa depan,” pungkas Budi.

Rencana pergerakan ini mendapat sambutan hangat dari tokoh masyarakat setempat yang juga hadir sebagai peserta diskusi publik, Yulihardin. Ia berharap Pemerintah Daerah, khususnya Bupati Aceh Singkil, memberikan atensi dan dukungan penuh terhadap perjuangan ini.

Menurut Yulihardin, setelah audiensi dengan KIP selesai dilaksanakan, agenda berikutnya yang tidak kalah penting adalah memaparkan langsung berkas rekomendasi tersebut kepada kepala daerah agar perjuangan ini bisa dilakukan secara kolektif.

“Kita sangat berharap atensi dari Bupati agar mendukung gerakan ini. Kita juga harus memaparkan rekomendasi diskusi publik ini kepada beliau agar bisa bersama-sama diperjuangkan. Mungkin agendanya akan kita jadwalkan dan komunikasikan segera usai audiensi dari KIP,” tutur Yulihardin. Perjuangan lintas elemen ini diharapkan menjadi babak baru bagi penguatan suara masyarakat di wilayah barat selatan Aceh pada kontestasi politik mendatang.(Maksum)

Redaksi