admin 
Barak1news.com | Musi – Banyuasin
Diduga ada banyak tenaga honorer di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Muba yang tidak laik, tidak memenuhi atau tidak cukup syarat, yaitu aktif bekerja berturut-turut minimal selama dua tahun, tetapi bisa mendaftar tes bahkan bisa lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK atau P3K), itu yang memicu LSM Aliansi Masyarakat Muba Bersatu (AM2B) melakukan unjuk rasa alias aksi damai di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Muba, hari ini Kamis, 09/01/2025.
Ketua LSM AM2B, Deskar, dalam orasinya sempat mengingatkan oknum Operator P3K Dikbud agar jangan suka-suka, jangan sembarangan melakukan pendataan.
“Saya ingatkan kepada operator kalau tidak ingin masuk penjara, batalkan Honorer yang masa kerjanya kurang dua tahun,” tegasnya.
Meggy Wijaya salah satu peserta aksi mengingatkan kepala dinas pendidikan agar jangan mengintimidasi kepala sekolah, jangan janji-janji manis tapi kosong.
“Kepala Dinas jangan nakut-nakuti kepala sekolah, jangan janji kosong, pakai otak kamu,” ketusnya.
Menanggapi tuntutan massa yang meminta agar para tenaga honorer yang tidak laik, tidak memenuhi syarat tersebut, ditarik kembali atau dibatalkan kelulusannya, Sekretaris Disdikbud Muba, Sukarni mengatakan, bahwa apa yang menjadi tuntutan mereka akan disampaikan kepada Kepala Dinas, yang saat itu sedang rapat di kantor Pemda.
“Apa yang telah saudara kemukakan tadi akan kami sampaikan kepada kepala dinas, beliau saat ini sedang rapat dengan Pemda” terangnya.
Setelah di Dinas Pendidikan mereka melanjutkan aksinya di kantor BKPSDM MUBA.
Meggy Wijaya mengatakan, pihaknya ada temuan (kasus) di BKPSDM.
“Kami minta pihak BKPSDM harus independen, berkeadilan jangan pilih kasih. BKPSDM Muba ini sudah masuk angin,” ujarnya.
Deskar menambahkan:
“Kami minta pihak BKPSDM betul-betul menyeleksi P3K dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, karena diduga banyak peserta (honorer) siluman, dimana masa kerjanya kurang dari dua tahun. Honorer siluman ini bisa mendepak honorer sejati yang sudah memenuhi syarat, ini jelas tidak adil,” paparnya.
Mengakhiri aksinya mereka menyerahkan berkas laporan/aduan kepada Kepala BKPSDM yang diwakili Sekretaris BKPSDM, Rudianto. (ags)
